Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Daya Tampung Sekolah Untuk Kualitas Pendidikan Dan Sukseskan Jadwal Wajib Berguru 12 Tahun

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

Berikut beberapa gosip yang admin share dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk menyukseskan agenda wajib berguru 12 tahun.

Mendikbud Anies: Daya Tampung Sekolah Menengan Atas Harus Kita Tingkatkan

Mendikbud Anies Baswedan kembali melaksanakan Rapat Kerja (Raker) lanjutan dengan Komisi X dewan perwakilan rakyat RI. Dalam rapat yang dipimpin oleh Sohibul Iman tersebut Mendikbud banyak menanggapi pertanyaan anggota dewan perwakilan rakyat terkait agenda Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. Menurut Mendikbud, agenda Wajib Belajar 12 tahun harus dibarengi dengan penguatan kualitas dan daya tampung SMA/Sederajat.

“Daya tampung SMA/Sederajat ketika ini 50 ribu rombongan belajar. Itu hanya bisa menampung 1,8 - 2 juta per tahun. Padahal angka kelahiran anak per tahun 6 juta. Kalau dibiarkan maka terjadi pengerucutan (lulusan) dari SD hingga SMA,” jelasnya dalam raker tersebut. Menurutnya langkah faktual yang harus dilakukan ialah meningkatkan anggaran untuk bisa meningkatkan percepatan daya tampung.

Mendikbud menyampaikan bahwa angka ideal yang harus dikejar ialah 140 ribu rombongan belajar. “Jadi SMA/Sederajat harus meningkat tiga kali lipat. Tapi bukan hanya pembangunan fisik yang kita kejar, peningkatan kualitas juga mutlak akan kita lakukan,” tambahnya.

Menurut Mendikbud, percepatan pembangunan SMA/Sederajat, juga perlu didorong oleh Komisi X. “Ruang kelas kita saja tidak cukup, kesudahannya 2,5 juta anak SD tidak lulus SMA. Mari kita tengok angkatan kerja kita, dari 120 angkatan kerja kita, 78 juta berpendidikan SD,” urainya.

Ia menambahkan jikalau hal ini tidak segera diperbaiki dengan melaksanakan percepatan maka persaingan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan sangat rendah. “Kita perlu belanja modal kini untuk percepatan SMA/Sederajat. Penekanannya pada Sekolah Menengah kejuruan yang sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing,” papar Mendikbud.

Selain membahas permasalahan SMA, dalam Raker ini dewan perwakilan rakyat juga meminta Mendikbud untuk memberi perhatian lebih pada agenda Guru Garis Depan (GGD) yang belum usang ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. “Porsi terbesar GGD ialah dari Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). Hal ini alasannya ialah mereka sudah berpengalaman hidup berdampingan dengan masyarakat,” tutup Mendikbud.

Mendikbud Anies Dorong Pembangunan Sekolah Menengah kejuruan Sesuai dengan Potensi Daerah

Upaya Mendikbud Anies Baswedan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas Sekolah Menengah kejuruan kembali ia tegaskan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR. Anies menilai bahwa penguatan Sekolah Menengah kejuruan akan bisa mendorong persaingan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ia juga menekankan duduk kasus yang perlu segera dibenahi bersama dengan Komisi X dewan perwakilan rakyat ialah percepatan pembangunan fisik dan kualitas SMK.

Mendikbud Anies menyampaikan pembangunan Sekolah Menengah kejuruan harus berpedoman pada nilai kebhinekaan. “Kebhinekaan di sini bukan dalam arti identitas tapi menghargai perbedaan tantangan di setiap daerah,” ujarnya. Oleh alasannya ialah itu menurutnya pembangunan Sekolah Menengah kejuruan harus melihat potensi tempat masing-masing.

“Kita mendorong pembangunan Sekolah Menengah kejuruan yang sesuai dengan potensi di daerahnya. Yang kerap terjadi sudah ada Sekolah Menengah kejuruan namun bidang tersebut tidak ada di tempat tersebut. Kita ingin meningkatkan potensi daerah, bukan sedang mengosongkan tenaga terampil dari tempat itu,” paparnya.

Mendikbud juga menyampaikan bahwa jangan semata-mata menyalahkan lulusan Sekolah Menengah kejuruan jikalau perembesan tenaga kerja sedikit. Menurutnya duduk kasus tenaga kerja harus dilihat dalam konteks yang luas.

“Ketika kita bicara pengangguran bergotong-royong kita bicara supply and demand, ketika demand-nya tetap akan terjadi terjadi penurunan. Maka kita harus lihat dua faktor itu, jangan hanya supply dari Sekolah Menengah kejuruan saja. Kalau kita menyaksikan perluasan perekonomian ke depan dengan percepatan infrastruktur maka potensi pertumbuhan ekonomi akan membesar,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada pembangunan SMK, Mendikbud juga menegaskan komitmennya dalam pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurutnya masa bawah umur di bawah 6 tahun ialah investasi paling penting perkembangan anak, sehingga perlu didukung oleh PAUD yang juga berkualitas.

“Saat ini sudah ada 73 ribu forum PAUD yang menerima Biaya Operasional PAUD (BOP), namun kita tidak sekadar mendorong pembangunan fisik semata. Kita juga melaksanakan acara diklat berjenjang bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta terus melaksanakan sinergi dengan pemerintah daerah,” urai Mendikbud.

Pemerintah Berencana Tingkatkan Daya Tampung Sekolah

Pemerintah berencana meningkatkan daya tampung sekolah secara sedikit demi sedikit selama lima tahun ke depan. Upaya ini dilakukan untuk mencapai sasaran 140 ribu rombongan berguru per angkatan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, planning pemerintah ini dilakukan dalam rangka agenda Wajib Belajar 12 tahun. Peningkatan daya tampung ini, kata dia, akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. “Ekspansi ini akan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia alasannya ialah problem kekurangan kapasitas tidak hanya di tempat tertentu saja,” katanya pada Rapat Kerja (Raker) Komisi X dewan perwakilan rakyat RI dengan Mendikbud RI di Ruang Sidang Komisi X Gedung Nusantara 1 dewan perwakilan rakyat RI, Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Hadir pada raker Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Hamid Muhammad dan sejumlah pejabat eselon Kemendikbud. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman.

Mendikbud menyebutkan, daya tampung Sekolah Menengan Atas sederajat ketika ini per angkatan sebanyak 50 ribu rombongan belajar. Artinya, kata dia, dari jumlah tersebut hanya bisa menampung 1,8 juta hingga 2 juta anak per angkatan. “Padahal kelahiran anak per tahun hampir 6 juta. Sekolah Menengan Atas harus mengalami lonjakan sekitar tiga kali lipat. Begitu juga dengan Sekolah Menengah Pertama dan sebagian SD,” katanya.

Mendikbud mengatakan, peningkatan kapasitas sekolah ini tidak hanya sebatas sarana prasarana atau akomodasi fisik semata, tetapi juga peningkatan mutu. Dia menyebutkan, kebutuhan aksesori anggaran yang diharapkan mulai tahun depan mencapai Rp11,7 triliun. “Angka nominalnya signifikan, tetapi angka persentasenya dibandingkan dengan alokasi pendidikan tidak terlalu besar,” katanya.

Peningkatan daya tampung ini, lanjut Menteri Anies, ditekankan pada Sekolah Menengah kejuruan dan diubahsuaikan dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. SMK, kata dia, akan menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan bukan menjadi alat mengosongkan penduduk terampil dari daerahnya.

Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengatakan, planning pemerintah tersebut biar pribadi diterjemahkan ke dalam politik anggaran. DPR, kata dia, akan melaksanakan proses sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. “Kemendikbud RI perlu menyiapkan skenario kebutuhan anggaran secara matang yang tercermin dalam anggaran pada agenda terkait,” katanya. (***)

Sumber artikel : http://kemdikbud.go.id