Presiden Instruksikan Penyederhanaan Spj Dengan Tetap Menjaga Akuntabilitas

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Di antara rekan-rekan guru khususnya yang merangkap sebagai bendahara sekolah dipastikan akan seringkali sibuk dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban baik dana BOS maupun pada seluruh pembiayaan pendidikan lainnya.

Sehubungan dengan rumitnya penyelesaian SPJ yang seringkali mengganggu kiprah utama kita sebagai guru, menurut gosip resmi yang saya kutip dari laman Setneg.go.id bahwasannya proses pertanggungjawaban aparatur sipil negara (ASN) melalui pengurusan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dinilai menghabiskan waktu dan mengurangi produktivitas hendak diubah oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rapat terbatas mengenai perubahan rezim SPJ, Presiden menginstruksikan dilakukannya penyederhanaan. Rapat tersebut digelar di Kantor Presiden pada Rabu, 26 Oktober 2016.

"Saya minta dilakukan penyederhanaan SPJ dengan tetap menjaga akuntabilitas serta capaian output dan outcome-nya. Lakukan penyederhanaan proses pelaksanaan anggaran dengan tetap menjaga akuntabilitas. Buat standarisasi format, jenis, dan jumlah SPJ sehingga memudahkan peserta derma dalam menyusun SPJ," demikian arahan Presiden.

Bukan tanpa lantaran dirinya hendak mengubah pakem yang telah puluhan tahun dilaksanakan. Dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan bahwa selama ini format dan hukum pengurusan SPJ dinilai merepotkan dan menyita waktu para ASN yang mengurusnya. Hal yang demikian coba dibenahi Presiden Joko Widodo.

"PNS menjadi tidak produktif lantaran banyak Kepala Sekolah atau guru atau Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tidak fokus pada tugasnya lantaran harus menyusun SPJ. Ini dilarang dilanjutkan. Karena di kurun persaingan antar negara yang semakin sengit menyerupai kini ini, kita membutuhkan birokrasi yang bukan hanya dapat bekerja cepat, gesit, tapi lebih berorientasi pada hasil. Bukan hanya semata-mata disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif," terangnya.

Presiden juga menginstruksikan supaya jajarannya memanfaatkan teknologi gosip dalam penyederhanaan SPJ yang dilakukan. Selain itu, sinergi dengan forum pengawas juga disinggungnya.

"Optimalkan penggunaan teknologi gosip dalam pembuatan dan penyampaian SPJ. Saya minta juga dilakukan koordinasi dan sinergi dengan forum pengawas, baik pengawas eksternal dan pengawas internal, supaya semuanya mempunyai visi, garis, dan langkah yang sama yang betul-betul padu," ucapnya.

Mengakhiri pengantarnya, Presiden mencoba untuk menumbuhkan kesadaran jajarannya supaya memperbaiki segala mekanisme yang justru memperumit kerja pemerintahan. Sebab, pekerjaan-pekerjaan prioritas dan utama lainnya telah menunggu untuk diselesaikan.

"Sudah saatnya kita memperbaiki prosedur-prosedur yang memperumit cara kerja kita, yang menciptakan sesuatu yang harus dapat dikerjakan lebih mudah, justru menjadi semakin sulit. Jangan hingga energi pemerintah habis begitu saja hanya untuk mengurusi SPJ. Karena pekerjaan yang lebih substantif, lebih produktif, yang lebih terang dampaknya bagi rakyat sudah menanti kita semua," tutupnya.

Hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Wapres Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan Ardan Adiperdana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (Humas Kemensetneg)